Bupati Boltim, Hadiri Rapat Paripurna DPRD Tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

INFOTOTABUAN.COM, BOLTIM-Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2022 dan Ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boltim Fuad S Landjar, Wakil Ketua DPRD Boltim Meidy Lensun, Muhammad Jabir tersebut, berlangsung di ruang sidang Kantor DPRD Boltim, pada Senin, (26/09/2022).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Boltim berterimakasih serta mengapresiasi kepada seluruh DPRD Boltim. Bupati juga mengatakan, bahwah sebagaimana fungsinya, DPRD mempunyai wewenang untuk membahas dan mengkaji Ranperda sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Boltim.

“Penyerahan Ranperda ini tidak lain bertujuan untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengandung nilai-nilai strategis. Selanjutnya Perda akan digunakan sebagai landasan yuridis formal bagi Pemda untuk melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Boltim,” terang Bupati.

Bupati juga menyampaikan tentang substansi dari Ranperda APBD Perubahan, yang mendasari sehingga dilakukannya APBD Perubahan Tahun 2022 ini.

“Asumsi kebijakan umum APBD tentunya mencakup tentang PAD, pendapatan transfer, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, adanya keadaan yang mengharuskan melakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belaja, serta adanya saldo anggaran lebih pada tahun anggaran sebelumnya,” jelasnya.

Lanjut Bupati, bahwa saat ini Pemkab Boltim dengan keterbatasan sumber daya dan dana yang dimiliki terus berupaya untuk selalu mengakomodir prioritas-prioritas program pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai manivestasi dari visi dan misi yang ingin dicapai.

“Saya berharap Ranperda ini dapat segera disepakati, karena selanjutnya akan ada tahapan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi yang harus dilaksanakan untuk penyelarasan,” pungkas Bupati.