KPH Bongkar Dugaan Perusakan Hutan di Mooat, Lahan Bukan Milik Warga Setempat

Boltim – Polisi Kehutanan (Polhut) KPH Unit II Bolsel–Boltim melakukan pengecekan lapangan terkait dugaan aktivitas penebangan hutan secara masif yang diduga ilegal di wilayah perkebunan Mooat, pada Jumat (17/4/2026).

Ketua tim KPH Unit II Boltim–Bolsel, Michael Palilingan, mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti laporan masyarakat yang masuk. Saat dikonfirmasi media pada Rabu (29/4), ia membenarkan adanya kegiatan pembukaan lahan yang menggunakan alat berat.

“Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan memang ada aktivitas penebangan yang cukup masif dengan menggunakan alat berat jenis excavator,” ujar Palilingan.

Dari hasil investigasi tim, ditemukan sedikitnya empat unit excavator yang beroperasi di lokasi, terdiri dari dua unit excavator berukuran kecil dan dua unit berukuran besar. Berdasarkan keterangan operator alat berat, kegiatan perombakan lahan tersebut dilakukan di atas lahan yang di duga milik seseorang berinisial JT.

Selain itu, tim juga menemukan bahwa sebagian besar tenaga kerja yang terlibat dalam aktivitas tersebut berasal dari Serui, Papua.

Temuan di lapangan mengungkap bahwa lahan yang dibuka bukan merupakan milik masyarakat Desa Guaan. Bahkan, area yang dilakukan land clearing diketahui sebagian besar masih berupa hutan alami, bukan lahan tidur atau lahan yang telah rusak sebelumnya.

Tim KPH menilai, jika kegiatan tersebut diklaim sebagai program penanaman oleh masyarakat, maka hal itu bertentangan dengan fakta di lapangan. Pasalnya, berdasarkan pengakuan operator, lahan tersebut diduga milik JT yang merupakan warga Kinamang, bukan warga Desa Guaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Timur saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi terkait dan pimpinan sebelum memberikan keterangan lebih lanjut.

Persoalan ini masih dalam proses penelusuran lebih lanjut oleh pihak berwenang guna memastikan legalitas kegiatan serta potensi pelanggaran hukum yang terjadi.(Tim)