INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) bersama Pemerintah Daerah secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Persetujuan tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna Tingkat II yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Boltim, didampingi para Wakil Ketua dan Anggota DPRD, serta dihadiri oleh Bupati Boltim Oskar Manoppo bersama Wakil Bupati Argo V. Sumaiku, Rabu (12/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Boltim menyampaikan bahwa keberhasilan pembahasan dan penetapan APBD 2026 merupakan wujud komitmen bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendukung arah pembangunan daerah.
“Proses pembahasan APBD telah melalui tahapan yang matang, transparan, dan penuh tanggung jawab. Kami di DPRD berupaya memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Ketua DPRD dalam sambutannya.
Sementara itu, Bupati Boltim Oskar Manoppo menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama yang konstruktif selama proses pembahasan berlangsung.
“Dengan telah disetujuinya Ranperda APBD 2026 menjadi Perda, saya menginstruksikan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah agar segera menyiapkan jadwal kerja sebagai acuan pelaksanaan program. Kita harus bergerak cepat agar manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat,” tegas Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.
“Saya optimis, dengan kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif, pembangunan daerah tahun 2026 akan berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Boltim,” tambahnya.
Rapat Paripurna tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah M. Iksan Pangalima, para asisten, perwakilan TNI/Polri, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boltim.(DM)
