Bupati Boltim “Catatan BPK Jadi Evaluasi, Tapi WTP Tetap Kita Pertahankan”

INFOTOTABUAN.COM Manado-Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Pemkab Boltim) kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan secara resmi pada Senin, (26/5/2025), bertempat di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara di Manado. LHP diterima langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur, Bapak Oskar Manoppo, SE., MM.

Capaian opini WTP ini merupakan yang ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Pemkab Boltim, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara.

Usai penyerahan LHP, Bupati Oskar Manoppo saat diwawancarai media ini menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas pencapaian tersebut. “Alhamdulillah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kembali berhasil mempertahankan opini WTP untuk ke-12 kalinya. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa catatan dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain terkait penataan aset, kelebihan dan kekurangan volume pekerjaan pada beberapa paket, serta denda keterlambatan yang belum disetorkan. Namun secara umum, penyajian laporan keuangan telah memenuhi standar yang ditetapkan,” ujar Bupati.

Bupati juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan BPK, tindak lanjut atas temuan-temuan sebelumnya telah mencapai 81%, menempatkan Boltim pada peringkat ketiga dari total 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Mengakhiri pernyataannya, Bupati Oskar menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, kepala dinas, dan jajaran teknis yang telah berperan aktif dan kooperatif dalam mendukung penyusunan laporan keuangan. “Kami berharap ke depan seluruh catatan dari BPK dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh, sehingga tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel,” tutupnya.(DM)