INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan
Info Totabuan, Bolmut – Dalam upaya memperkuat stabilitas ekonomi daerah sekaligus menanamkan nilai-nilai integritas sejak usia dini, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah secara virtual di ruang kerja Bupati, Senin (11/05/2026).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Akhmad Wiyagus, dan dihadiri oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Hi. Abdul Mutoh Daeng Mulisa, mewakili Bupati..
Rakor tersebut tidak hanya fokus pada pengendalian inflasi yang menjadi tantangan utama dalam perekonomian nasional dan daerah, tetapi juga dirangkaikan dengan peluncuran panduan serta bahan ajar pendidikan antikorupsi untuk tingkat pendidikan anak usia dini hingga jenjang pendidikan menengah.
Dalam sambutannya, Wamendagri menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen bersama yang telah ditandatangani oleh sejumlah lembaga tinggi negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta kementerian terkait lainnya pada April 2025 lalu.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam menerapkan visi “Astacita” yang ke-7,.yaitu memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta pencegahan korupsi secara sistemik.
“Pendidikan antikorupsi adalah strategi utama untuk menciptakan kekebalan komunitas terhadap perilaku koruptif. Dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, serta disiplin sejak dini, kita berharap generasi muda akan mampu menjadi agen perubahan dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujar Wamendagri.
Instruksi Mendagri kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota di Indonesia pun semakin menguatkan komitmen ini. Beberapa arahan penting tersebut meliputi:
– Segera menyusun regulasi turunan di daerah berupa peraturan kepala daerah maupun instruksi teknis lainnya guna mendukung implementasi pendidikan antikorupsi dengan memanfaatkan panduan dan bahan ajar yang sudah tersedia.
– Mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah, baik secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, serta melakukan peninjauan ulang regulasi daerah agar pembelajaran ini dapat terlaksana secara efektif di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
– Melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan antikorupsi melalui platform resmi milik KPK untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.
– Memperkuat peran Inspektorat daerah dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan pendidikan antikorupsi di satuan pendidikan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kajari mewakili Kejaksaan Negeri Boltara, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Boltara.
Kehadiran mereka menegaskan pentingnya sinergi semua elemen dalam rangka mencapai tujuan bersama—menciptakan masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara ekonomi tetapi juga berbudaya integritas tinggi.
(Ridwan)
