INFOTOTABUAN, BOROKO—Meski dinilai masih banyak program pemerintah yang masih perlu ditingkatkan, fraksi Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), menerima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017.
Partai Golkar dalam penyampaian menerima draf Ranperda APBD-P yang diusulkan Eksekutif. Hal ini disampaikan juru bicara fraksi golkar Sri Anita Potabuga SE Selasa tadi. Dia juga meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tetap melakukan kordinasi dalam mensukseskan seluruh program yang tertata dalam APBD-P 2017.
“Memang dalam pembahasan telah mengalami keterlambatan dan itu menjadi kelalaian bersama. Sehingga, dalam pembahasan nanti, kami meminta kepada Bupati agar menugaskan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tanpa ada perwakilan sehingga pembahasan APBD-P 2017 terbahas sesuai rencana, ” kata Potabuga.
Ditempat yang sama, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menerima usulan Ranperda APBD-P. Ketua fraksi PAN Abdul Eba Nani mengatakan, Peningkatan sektor pertanian, perikanan, kelautan dan perekonomian Bolmut serta peningkatan infrastruktur daerah belum bisa terealisasi dengan baik. Sehingga, fraksi PAN memandang KUA-PPAS PAN tidak terlihat kebijakan umum untuk mencapai target pembangunan. Dia juga mengatakan, peningkatan PAD masi didominasi dari sektor pajak bahkan banyak pengelolaan aset yang tidak menghasilkan kontribusi bagi daerah.
“PAN mengingatkan Pemerintah melalui bagian hukum terkait pembayaran honor dan tidak menginginkan terulangnya kembali kesalahan 2016 soal pembayaran honor guru PAUD,” pungkasnya. (Adris)
INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan