INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan
Infototabuan, KOTAMOBAGU – Pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun 2024 tentunya sudah dinanti-nanti para tenaga pendidik di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kota Kotamobagu.
Adapun syarat pencairan tunjangan profesi guru tertuang dalam Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023, tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah.
Penyaluran tunjangan sertifikasi guru 2024 dibagi menjadi empat tahapan, yakni per tiga bulan atau triwulan.
Dihubungi awak media Rabu (17/4/2024), Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Kotamobagu Mohamad Aljufri Ngandu mengungkapkan, penyaluran tunjangan sertifikasi guru di Kota Kotamobagu sendiri sudah ada titik terang.
“Tinggal menunggu transferan dari pemerintah pusat. Sambil menunggu itu, saat ini kami maksimalkan pemasukan syarat pencairan sertifikasi guru dari para penerima,” ungkap Aljufri.
Dikatakannya, pencairan tunjangan sertifikasi guru tahun 2024 pada triwulan I mengalami keterlambatan karena disebabkan libur dan cuti bersama dalam rangka perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah.
Namun demikian lanjut Aljufri, pihaknya akan berupaya maksimal agar penyaluran tunjangan guru untuk triwulan I tahun 2024 bisa segera terealisasi.
“Insya Allah secepatnya, karena kami dari dinas juga sangat berharap anggarannya bisa segera turun agar bisa secepatnya disalurkan kepada para penerima,” harapnya.
Berikut persyaratan dan teknis pembayaran sertifikasi guru tahun 2024 sebagaimana ketentuan Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023:
1. Memiliki sertifikat pendidik.
2. Memiliki status sebagai Guru ASN di daerah di bawah binaan Kementerian.
3. Mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik.
4. Memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh Kementerian.
5. Melaksanakan tugas mengajar dan/atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar.
6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan “Baik”.
8. Mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan.
9. Tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain.*
