Sabtu , 10 Oktober 2026

DP3A Kotamobagu Gelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Anak di BPU Bontean

Kotamobagu – Upaya menciptakan Kota Kotamobagu yang aman dan bebas dari kekerasan terus digencarkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Kotamobagu menggelar Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di BPU Bontean, Desa Bilalang Satu, Kecamatan Kotamobagu Utara, Selasa (28/7/2026).

Sosialisasi ini bukan sekadar formalitas. Warga dibekali pemahaman lengkap, mulai dari mengenali bentuk-bentuk kekerasan, faktor penyebab, dampak jangka panjang yang ditimbulkan, hingga cara dan alur pelaporan yang benar jika menemukan atau mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekitar.

Kepala DP3A Kota Kotamobagu, Sarida Mokoginta, SH., MAP, menegaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah.

“Pencegahan kekerasan merupakan tanggung jawab bersama. Diperlukan sinergi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak,” tegas Sarida.
Ia berharap, melalui sosialisasi ini masyarakat tidak lagi diam dan takut untuk bersuara.

“Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mencegah kekerasan sejak dini, berani melaporkan setiap kasus yang terjadi, serta turut berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak,” terangnya.

Suasana kegiatan berlangsung hidup. Selain pemaparan materi, warga juga aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai persoalan riil yang dihadapi di lingkungan masing-masing mengemuka dan langsung mendapat solusi dari narasumber.

“Kami juga berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kota Kotamobagu yang ramah perempuan dan layak anak,” tambah Sarida.

Kegiatan ini turut dihadiri Camat Kotamobagu Utara, perangkat kelurahan dan desa se-Kecamatan Kotamobagu Utara, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi perempuan, hingga perwakilan lembaga pendidikan.

Bagikan Berita ini