Louis Schramm Usul Pengadaan Internet Diserahkan ke Masing-masing Dinas, Ini Alasannya

SULUT – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut tahun 2025 DPRD Sulut, Louis Carl Schramm, melontarkan kritik pedas terkait pengelolaan anggaran internet di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut. Hal ini disampaikan Schramm dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur TA 2025 bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfo) di Gedung Cengkih, Senin (13/4).

Schramm menilai sistem pengelolaan internet yang terpusat saat ini tidak efektif dan justru menghambat kinerja instansi pemerintah, terutama pada sektor pelayanan publik yang bersifat vital.

Persoalan koneksi internet ini menurut Schramm bukan sekadar masalah administratif biasa. Ia membeberkan temuan mengkhawatirkan saat melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah rumah sakit daerah.

Koneksi internet yang tidak stabil dilaporkan sempat menghambat koordinasi medis antara dokter di daerah dengan rumah sakit rujukan di Jakarta, bahkan saat persiapan tindakan operasi.

“Kami berkunjung ke rumah sakit daerah, itu bermasalah saat mereka harus berkomunikasi dengan rumah sakit rujukan di Jakarta untuk tindakan operasi. Tidak bisa dijalankan karena internetnya bermasalah,” tegas politisi vokal tersebut.

Melihat kondisi tersebut, Schramm mendesak agar sistem pengadaan dan pengelolaan anggaran internet didesentralisasikan atau diserahkan langsung ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Menurutnya, kebutuhan internet di setiap unit kerja berbeda-beda. Instansi seperti rumah sakit membutuhkan koneksi yang jauh lebih andal dan cepat dibandingkan kantor dinas biasa.

“Dengan dikelola langsung oleh tiap dinas atau instansi terkait, pengadaan internet akan jauh lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan operasional masing-masing unit kerja,” ujarnya.

Ia berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera mengevaluasi kebijakan satu pintu dalam pengelolaan internet ini. Baginya, di era digital saat ini, infrastruktur internet yang mumpuni adalah fondasi utama dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

DPRD Sulut melalui Pansus LKPJ akan terus mengawal usulan ini agar masuk dalam rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, demi memastikan tidak ada lagi pelayanan kesehatan maupun administrasi yang lumpuh hanya karena kendala jaringan.