Bupati Sirajudin Apel Kendis

Infototabuan, Bolmut – Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan aset daerah. Melalui kegiatan apel Kendaraan Dinas (Kendis) yang digelar di halaman kantor Bupati setempat.

 

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Bolmut Sirajudin Lasena ini merupakan bagian dari upaya rutin untuk memastikan kondisi fisik, kelengkapan administrasi, serta pemanfaatan kendaraan operasional sesuai dengan peruntukan dan ketentuan yang berlaku, Selasa (28/04/2026).

 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten bidang Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kehadiran seluruh unsur ini menunjukkan pentingnya pengawasan aset kendaraan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

 

“Kendaraan dinas harus digunakan secara optimal dan bertanggung jawab. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa semua kendaraan dalam kondisi baik dan sesuai aturan,” ujar Bupati.

 

Selama kegiatan apel, tim dari Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) melakukan pemeriksaan fisik kendaraan secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi kondisi mesin, bodi kendaraan, kelengkapan dokumen seperti STNK dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta keperluan administrasi lainnya. Selain itu, dilakukan juga pengecekan terhadap penggunaan kendaraan agar tetap sesuai dengan peruntukannya.

 

Pengawasan ketat terhadap aset kendaraan ini sejalan dengan data terbaru dari Kementerian Dalam Negeri yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah yang baik mampu meningkatkan efisiensi anggaran hingga 15 persen setiap tahunnya. Hal ini juga membantu mencegah penyalahgunaan maupun kerusakan yang dapat mengganggu layanan kepada masyarakat.

 

Selain manfaat administratif dan efisiensi biaya, kegiatan ini juga memberikan edukasi kepada pegawai terkait pentingnya menjaga kondisi kendaraan dan mengikuti prosedur penggunaan yang benar. Hal ini sejalan dengan program transformasi birokrasi berbasis akuntabilitas yang sedang digalakkan pemerintah daerah.

 

(Ridwan)