Anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, Rahman Salehe, secara tegas mengangkat persoalan tersebut dalam sesi interpelasi. Ia menyampaikan adanya keluhan masyarakat yang merasa kesulitan mengakses peluang kerja di perusahaan tambang, meskipun tinggal di sekitar wilayah operasional.
Dalam penyampaiannya, Rahman mengungkap bahwa aspirasi tersebut ia terima langsung dari warga melalui komunikasi digital. Menurutnya, masyarakat mempertanyakan sejumlah persyaratan rekrutmen yang dinilai tidak berpihak pada tenaga kerja lokal.
“Saya menerima laporan dari warga lingkar tambang yang mengeluhkan ketentuan perekrutan. Mereka merasa syarat yang ditetapkan cukup memberatkan,” ujarnya di hadapan forum paripurna.
Salah satu poin yang disoroti adalah persyaratan pengalaman kerja yang berkisar antara dua hingga lima tahun, tergantung posisi yang dilamar. Rahman menilai ketentuan ini tidak realistis bagi masyarakat setempat yang sebagian besar belum pernah bekerja di sektor pertambangan.
Ia menjelaskan bahwa kondisi sosial masyarakat di sekitar tambang masih didominasi oleh petani, nelayan, dan pekerja informal. Dengan latar belakang tersebut, syarat pengalaman kerja menjadi hambatan utama bagi warga untuk ikut bersaing dalam proses seleksi.
“Jika syarat pengalaman lima tahun diterapkan secara kaku, maka masyarakat lokal akan tersingkir sejak awal. Padahal mereka yang paling dekat dengan aktivitas tambang,” tegasnya.
Selain itu, Rahman juga mempertanyakan keberadaan dan implementasi kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan tambang terkait perekrutan tenaga kerja lokal. Ia menilai, jika ada nota kesepahaman, seharusnya memuat komitmen prioritas bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, kejelasan kebijakan ini penting untuk menghindari potensi konflik sosial. Ia mengingatkan bahwa ketimpangan akses terhadap pekerjaan di wilayah tambang kerap menjadi pemicu ketegangan di berbagai daerah.
“Kita harus mengantisipasi sejak dini. Jika masyarakat merasa tidak dilibatkan, ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan yang berujung konflik,” katanya.
Rahman juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyiapkan sumber daya manusia lokal. Ia mengusulkan program pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan industri pertambangan, sehingga warga memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
“Perlu ada program pelatihan dan peningkatan keterampilan agar masyarakat siap bersaing. Ini penting agar mereka tidak terus tertinggal,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Rahman meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan konkret terkait langkah yang akan diambil untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Argo Vinsensius Sumaiku yang turut hadir dalam rapat tampak menyimak dengan serius. Kehadiran jajaran eksekutif dinilai sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam merespons isu ketenagakerjaan di wilayah tambang.
Rapat paripurna yang juga membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2025 itu dihadiri pimpinan DPRD serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah. Intervensi yang disampaikan diharapkan dapat mendorong perbaikan kebijakan, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja lokal di sektor pertambangan Blok Doup.
INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan