Bermasalah Kelola Dana Desa, Sejumlah Desa di Bolmut Dilapor ke Kepolisian

 

Info Totabuan – Sejumlah Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) dilaporkan ke Kepolisian kerena bermasalah dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Hal ini diungkapkan Bupati Bolmut Drs. Hi. Depri Pontoh saat menyampaikan sambutan pada Apel Perdana Pasca cuti bersama hari raya Idul Fitri 1444 Hijriyah yang bertempat di Halaman Kantor Bupati Bolmut.

Terkait hal ini, Bupati menekankan kembali kepada jajaran aparat pemerintah desa, perangkat desa, agar segera melakukn realisasi DD tahap 1 dan persiapan pengajuan DD tahap 2

“Ada desa yg bermasalah, PMD harus memperhatikan, karena tidak sedikit laporan masyarakat berkaitan dengan hal yang dilakukan oleh aparat desa bahkan sesama aparat saling melaporkan, baru-baru kejadian di desa dalam wilayah Kecamatan Sangkub saat bulan ramadhan,” ungkapnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada pihak inspektorat daerah agar Kepala desa dan Aparat yg melanggar segera ditindaklanjuti sesuai aturan dan ketentuan.

“Tiga desa sudah dilaporkan di kepolisian, dan kepada bapak ibu sangadi saya sudah sampaikan, jangan coba main dengan dana desa, bahkan saya sudah menerima laporan, dana desa digunakan untuk judi online, sudah masuk laporannya ke saya,” ujar Bupati.

Menurutnya, DD Ini untuk kepentingan rakyat, bantuan untuk rakyat.

‘Kita sudah diberi hak, sudah dberi tunjangan, Kenapa kita sampai salah, nanti sudah bermasalah datang ke Bupati, Wakil Bupati dan Sekda, saya minta kepada bapak ibu Sangadi, karena kondisi sekarang, ketika sudah masuk di meja Bupati pasti akan dilaporkan ke pihak lain dalam hal ini ke Kepolisian dan kejaksaan,” tegas Depri.

Pihaknya juga mengingatkan kepada Pemerintah Desa agar lebih optimal dalam pengelolaan keuangan Desa serta lebih cepat dalam melakukan penyerapan Dana Desa.

Hal ini menurutnya dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dihimbau para Sangadi wajib membuat papan informasi keuangan desa serta papan informasi disetiap kegiatan pembangunan sehingga masyarakat dapat mengetahui semua program kegiatan yang dilaksanakan.

“Segera melakukan percepatan penyaluran BLT desa, dengan berpedoman pada regulasi dan ketentuan yang berlaku serta Lakukan evaluasi kepada seluruh pengurus Bundes sehingga peningkatan perputaran keuangan di Desa lebih optimal,” tutupnya

(Ridwan)