INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan
Infototabuan, Advetorial – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim) Sulut berlangsung alot, Jumat (7/8/2026).RDP yang digelar di ruang Komisi III DPRD Sulut tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III, Royke Anter, dan turut dihadiri Ketua Komisi III Berty Kapojos bersama sejumlah anggota komisi.
Meski pembahasan baru memasuki tahap awal, suasana rapat sempat memanas. Salah satu sorotan datang dari Anggota Komisi III, Amir Liputo, yang mempertanyakan sikap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perkim Sulut, Reinhard Wariki, yang dinilai kurang responsif terhadap komunikasi dari Komisi III.Amir menilai, komunikasi yang baik antara DPRD dan mitra kerja merupakan hal penting dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendukung program pemerintah daerah.
“Bagaimana baru jadi Plt Kadis sudah tidak mau angkat telepon dari Komisi. Padahal kami ingin menyampaikan aspirasi dan pokok pikiran dalam rangka menunjang program pemerintah,” semprot Amir.
Menurutnya, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Karena itu, Amir meminta Dinas Perkim Sulut lebih terbuka dan kooperatif dalam membangun komunikasi dengan DPRD, khususnya Komisi III sebagai mitra kerja.
Senada, Anggota Komisi III Roy Roring mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD).Ia menilai, keterbukaan komunikasi diperlukan agar DPRD dan pemerintah dapat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program maupun realisasi anggaran.
“Komunikasi itu penting. Kita sama-sama mitra dalam mengawasi program dan realisasi anggaran.” ujar Roring.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perkim Sulut Reinhard Wariki yang hadir bersama sejumlah kepala bidang menyampaikan permohonan maaf kepada Komisi III.Wariki berdalih, dirinya sedang disibukkan dengan berbagai agenda dan banyak menerima tamu sehingga tidak sempat merespons komunikasi dari pihak Komisi III DPRD Sulut.Meski demikian, RDP tersebut menjadi catatan awal bagi Komisi III terkait pentingnya membangun pola komunikasi yang lebih efektif dengan Dinas Perkim Sulut, terlebih dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap program dan penggunaan anggaran daerah.
