“Konektifitas laporan keberhasilan realisasi program, seperti penyakit kronis, penyakit menular tidak tergambar dalam LKPJ 2024, ini penting disampaikan sebab bagaimana DPRD dapat melakukan penambahan anggaran dalam APBD perubahan 2025 jika isu penanganan kesehatan tidak digambarkan,” kata Henry saat pembahasan LKPJ Gubernur tahun2024. Selasa (22/4/2025) siang.

Juga Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut ini mengatakan aspek penanganan kesehatan seperti pelatihan yang berimplikasi pada anggaran APBD perlu ada rencana yang perlu disiapkan seperti kebutuhan rumah sakit sehingga dapat melayani 2 juta lebih masyarakat Sulut tetapi juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dari luar Sulut.” Terkait pelayanan pasien menjadi utama, apalagi rumah sakit daerah, wajib mengutamakan penanganan pasien bukan mengutamakan uang.