INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan
SULUT– Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Priscilla Cindy Wurangian, mengkritisi sistem verifikasi data penerima manfaat di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulut. Langkah ini diambil guna memastikan pelayanan publik di Bumi Nyiur Melambai berjalan efektif, transparan, dan berbasis digital secara mandiri.
Kritikan tajam tersebut dilayangkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV pada Senin (11/5). Dalam forum tersebut, politisi senior Partai Golkar ini menekankan agar Kepala Dinas tidak lagi disibukkan oleh urusan teknis yang seharusnya bisa diselesaikan secara otomatis melalui sistem aplikasi.
“Jangan sampai Plt Pak Kadis menjadi resepsionis hanya untuk mengecek penerima-penerima manfaat. Saya ingin tahu aplikasi apa yang dipakai Dinas Ketenagakerjaan bagi penerima manfaat untuk mengecek dirinya sendiri,” tegas Cindy
Cindy juga menyoroti pentingnya keterbukaan dan aksesibilitas data bagi masyarakat luas. Ia berharap masyarakat dapat mengecek status mereka sebagai penerima program secara mandiri, tanpa harus bergantung pada pengecekan manual oleh pejabat dinas.
Lebih lanjut, Srikandi beringin ini membeberkan permasalahan klasik mengenai ketidaksinkronan data yang kerap kali merugikan masyarakat kecil. Menurutnya, kesalahan administrasi sekecil apa pun bisa berdampak fatal pada hilangnya hak penerima manfaat.
Cindy mencontohkan kasus nyata di mana perbedaan satu huruf pada penulisan nama membuat data gagal sinkron dengan sistem.
Hal-hal detail dan sensitif seperti ini dinilai harus diantisipasi oleh sistem digital yang mumpuni dan akurat, bukan lewat penanganan manual.
Menanggapi itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulut, Noldy Z. Salindeho, langsung memberikan klarifikasi. Pihaknya memastikan bahwa infrastruktur pengecekan data digital sebenarnya sudah disiapkan dan bisa diakses oleh publik.
“Kami memiliki aplikasi website yang bisa diakses langsung untuk mengecek nama-nama penerima manfaat,” jawab Noldy
Melalui RDP ini, Komisi IV DPRD Sulut berharap Disnakertrans Sulut dapat bergerak lebih agresif dalam memasifkan sosialisasi penggunaan aplikasi atau website tersebut kepada masyarakat luas. Dengan demikian, kendala salah ketik maupun tumpang tindih administrasi di masa mendatang dapat diminimalisir sejak dini.
