INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan
SULUT– Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Dengar Pendapat bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulut dan PT. Meares Soputan Mining (MSM), Senin (27/4) Siang bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Sulut.
Perwakilan Warga Minahasa Utara, Richardno Tatuil mengatakan kondisi infrastruktur jalan nasional di wilayah Likupang Timur kini berada dalam status mengkhawatirkan. Jalur utama yang menjadi nadi transportasi warga menuju Girian, Kota Bitung, dilaporkan rusak berat hingga mengancam keselamatan para pengguna jalan.
Ia juga menuturkan bahwa keresahan masyarakat kian memuncak karena jalan tersebut merupakan akses vital bagi sektor ekonomi, pendidikan, hingga layanan kesehatan.
“Saat ini ada begitu banyak keresahan. Sangat memprihatinkan. Intinya kenyamanan dan keselamatan warga untuk menggunakan akses jalan ini sudah tidak terjamin,” pungkasnya
Melihat kondisi jalan lama yang dinilai sudah tidak layak digunakan kembali, warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan membangun akses jalan baru. Hal ini dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar untuk menjamin mobilitas warga tetap berjalan tanpa harus mempertaruhkan nyawa.
“Keinginan kami hanya ingin keselamatan warga yang membawa hasil bumi, ataupun dalam kegiatan lain bisa mendapat jaminan keselamatan. Dalam hal ini, kami ingin jalan baru karena jalan yang lama kondisinya sudah tidak bisa digunakan bahkan diperbaiki,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Head External dan Sustainability Dept PT MSM, Yustinus Harry Setiawan mengakui bahwa persoalan yang disampaikan warga sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Saat ini perusahaan sedang memperbaiki jalan nasional eksisting yang mengalami penurunan level. Perbaikan ini membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan,” ujar Yustinus didampingi Deputy Manager External Relations PT MSM/TTN Herry Sinyo Rumondor
Lanjut dijelaskan Yustinus, sementara jalan ini diperbaiki, perusahaan mengizinkan warga masyarakat menggunakan jalan milik perusahan untuk digunakan, karena mempertimbangkan faktor keamanan.
“Sikap perusahaan ini, menindaklanjuti permintaan warga Muspika, Kecamatan Ranowulu dan Kecamatan Likupan Timur,” jelasnya
RDP ini dihadiri Wakil Ketua DPRD Royke Anter, Ketua Komisi III Berty Kapojos, Wakil Ketua Nick Lomban, Sekretaris Yongkie Limen, Anggota Komisi III Amir Liputo, Gracia Oroh, Haslinda Rotinsulu, dan Toni Supit.
