INFO TOTABUAN | Pusat Informasi Totabuan Pusat Informasi Totabuan
Info Totabuan, Boltara (Advetorial) – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Boltara) hari ini mengadakan rapat dengan pihak Kementerian Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah VI Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Rabu (11/03/2026).
Kegiatan yang digelar di ruang rapat Bupati Boltara ini membahas penataan kawasan hutan ditingkat Panitia Tata Batas (PTB) kawasan hutan Kabupaten Boltara dan juga pembahasan hasil pelaksanaan kegiatan penataan batas kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah.
Dari pihak Pemda Boltara, hadir Bupati Sirjudin Lasena bersama asisten I, Asisten II serta seluruh camat di Boltara.
Sementara itu dari pihak BPKH dihadiri langsung oleh kepala Balai Wilayah VI Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementrian Kehutanan, Abdul Latief Tasman.
“Persoalan tanah sangat krusial dan berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat, kegiatan ini sangat penting dan berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat”, ujar Bupati saat menyampaikan sambutan
Bupati juga menyinggung soal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam kegiatan ini karena di Bolmut sendiri ada tiga Blok WPR berdasarkan SK Kementerian ESDM, Bupatimenambahkan semoga dengan adanya tiga WPR ini tidak masuk dalam kawasan hutan.
Sementara itu, Kepala Balai BPKH Wilayah VI Abdul Latief Tasman saat mempersentasekan materi menyampaikan hasil pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif hasil penyelesaian PPTPKH.
Dalam pemaparannya, secara rinci Kepala Balai memaparkan hasil pengukuran batas dan pemasangan tanda batas definitif hasil penyelesaian yaitu ;
Kelompok Hutan
1. HPK Bintauna
Panjang
Rencana: 559,20
Hasil: 558,05
Luas: 6,00 Hektar
2. HL Bakau Bohabak
Panjang
Rencana: 5.696,66
Hasil: 5.700,16
Luas: 62,93 Hektar
3. HL Bakau Kaidipang
Panjang
Rencana: 4.418,96
Hasil: 4.416,96
Luas: 44,97
Usai rapat, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara tata batas penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) oleh para camat dan sejumlah pimpinan OPD terkait, disaksikan oleh Bupati Boltara, Asisten Setda dan pihak Balai.
(Advetorial/Ridwan)
