“Kendala yang masih butuh perhatian karna sampai saat ini ketersediaan Infrastruktur dibidang Energi seperti sumber listrik di sejumlah desa hanya bisa ternikmati 8 jam sehari dan ini menjadikan masyarakat merasa tidak nyaman,” ungkap Hendry AW Kaitjily Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut dalam laporannya pada rapat pembahasan bersama Pansus DPRD Sulut pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024. Kamis (10/4/2025)

Juga Hendry mengungkapkan kendala yang dihadapi masyarakat yakni ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi masih terkendala.” Untuk mendapatkan akses internet masyarakat sangat terbatas ” ungkap Hendry

 

Yang harus menjadi perhatian juga infrastruktur Perikanan yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat keberadaan pelabuhan perikanan.

”Pusat pelabuhan perikanan saat ini berlokasi di Kota Bitung, jarak tempuh sangat jauh sehingga kondisi ini mengakibatkan celah karena hasil tangkapan ikan justru dijual ke kapal luar negri yang menyebabkan hilangnya pendapatan daerah,” jelas Hendry

Dengan kondisi tersebut dalam kesimpulannya Pansus DPRD Sulut pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 melalui Ketua Amir Liputo merekomendasikan agar ada perhatian khusus terhadap persoalan yang terjadi di wilayah perbatasan Kabupaten Talaud.

”Akan menjadi catatan rekomendasi kami Pansus untuk disampaikan kepada Pak Gubernur, supaya persoalan ini mendapatkan perhatian,” ucap Liputo dalam rapat pembahasan. Sambil berharap rekomendasi pansus dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan YASK-Viktory dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun kedepan