Bolaang Mongondow Raya

Diduga Oknum PPTK Nakal Nyambi Proyek. LSM Aliansi Indonesia : Harus diproses sesuai ketentuan Hukum

Infototabuan, Kotamobagu – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi indonesia Hery Lasabuda menyoroti kinerja UPTD Dinas pekerjaan umum penataan ruang provinsi Sulawesi Utara.

Hal tersebut ditengarai oleh adanya aduan masyarakat, dimana dalam aduan tersebut diduga adanya oknum PPTK di UPTD PU Kimpraswil yang tugasnya tak lain adalah sebagai pejabat pelaksana teknik kegiatan justru Nyambi Proyek dan bagi bagi pekerjaan.

Terinformasi Menurut sumber keterangan masyarakat yang engan namanya dipublis Mengatakan, bahwa bermula dari proyek pengerjaan Marka di ruas jalan Modayag-Molobog Boltim. anggaran 2021-2022 sumber dana APBD Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai kontrak Rp 16.903.517.004, melalui Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan pemenang tender PT. Lumbung Berkat Indonesia (LBI)

Dalam keterangannya kepada wartawan Infototabuan bahwa diduga ada Oknum pejabat di UPTD Dinas Pekerjaan Umum  Provinsi Sulut diduga mengambil sebagian pekerjaan dan diberikan keorang kerja lain. Hal ini tentu sudah bertentangan dengan PERPRES NO. 2 Tahun 2021 tentang tugas dan kewenangan.

Menanggapi keluhan masyarakat tersebut ketua LSM Aliansi indonesia Hery Lasabuda  tak tinggal diam dan langsung melakukan penelusuran terkait dengan infomasi yang Ia dapat.

Sesuai dengan hasil investigasi dan penelusurannya Lasabuda membenarkan hal tersebut. bahwa di UPTD PU provinsi terindikasi diduga Ada oknum PPTK Nakal yang menyalah gunakan wewenang.

Pihak pertama PT LBI dan Dalam aksinya diduga oknum PPTK tersebut bertindak sebagai pihak kedua memberikan pekerjaan kepada pihak ketiga.

“Saya sudah konfirmasi langsung ke pihak yang bersangkutan, dan benar saja fakta yang saya temui dilapangan itu sudah sesuai dengan aduan yang saya terima dan ini adalah penyalahgunaan wewenang dan itu adalah perbuatan melanggar hukum, harus diproses hukum” tegas lasabuda.

Lasabuda menambahkan bahwa persoalan ini kemudian akan menjadi sangat penting untuk disikapi. Mengingat diduga oknum tersebut adalah seorang Aparatur Sipil Negara.

“ Harus diproses hukum sebagai efek jerah untuk para oknum ASN nakal tujuanya adalah untuk mengedukasi dan memperbaiki kinerja semua tak terkecuali, agar jauh dari perbuatan melanggar Hukum,”Tutupnya.

Sebagaimana diketahui beberapa larangan untuk diketahui para ASN yaitu

Larangan melampauwi wewenang, larangan .mencampuradukan wewenang, menyalagunaan wewenang dan larangan berbuat sewenang wenang menurut ketentuan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 kemudian dikuatkan lagi dengan pasal 3 UU No. 34 Tahun 1999  Jo UU No. 20 Tahun 2001 bahwa : Setiap orang dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan wewenang kesepakatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun atau denda sebesar 50 juta. (Mutu)

Bagikan Berita ini
To Top